Sebuah Catatan Pahit dari Sumatera

    Jujur saja, hati saya syok saat pertama kali menekan tombol play pada video investigasi ringan yang baru saja diunggah ini. Sebagai seorang penulis dan tinggal di NTT, saya terbiasa merangkai kata-kata indah tentang pesona alam nusantara. Namun, sebagai seorang guru, naluri saya memberontak ketika melihat fakta yang disajikan: batang-batang kayu raksasa yang hanyut “dengan rapi” menghantam pemukiman warga di Sumatera Utara, Aceh, dan sekitarnya. Ini bukan sekadar air bah; ini adalah kiriman paket kematian dari hulu yang alamat pengirimnya sering kali disembunyikan.

    Dalam pelajaran Geografi atau IPA di sekolah, kita sering mengajarkan anak didik bahwa banjir dan longsor adalah bencana alam. Titik. Seolah-olah itu adalah takdir Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Namun, video ini menampar logika pendidikan kita yang terlalu polos. Narator dengan cerdas menunjukkan sebuah anomali. Kayu-kayu itu tumbang bukan karena akar yang lemah, melainkan karena ada bekas potongan gergaji mesin industri. Ini bukan amarah alam semata; ini adalah konsekuensi dari keserakahan yang terstruktur.

    Mari kita bicara sedikit teknis namun sederhana, layaknya saya menjelaskan pada murid di kelas. Hutan hujan tropis alami itu ibarat spons raksasa dengan struktur akar yang saling mengikat mulai dari pohon besar, semak, hingga rumput yang mereka bekerja sama mencengkeram tanah. Namun, apa yang terjadi di Tapanuli dan sekitarnya? Hutan heterogen itu diganti menjadi hutan tanaman industri (HTI) monokultur, seperti Eukaliptus dan Akasia, atau perkebunan sawit.

    Tanaman industri ini ditanam berjarak, tanahnya terbuka, dan akarnya tidak sekuat hutan rimba dalam memeluk bumi. Ketika ditanam di dataran tinggi atau perbukitan curam, ini sama saja kita sedang membangun perosotan air raksasa. Saat hujan deras turun, tidak ada lagi “spons” yang menahan air dan tanah. Akibatnya? Longsoran lumpur bercampur gelondongan kayu meluncur bebas ke desa-desa di bawahnya. Ini adalah fisika dasar yang dilupakan demi keuntungan ekonomi.

    Yang membuat dada sesak bukan hanya bencananya, tapi sejarah panjang di baliknya yang diulas dalam video tersebut. Nama-nama besar seperti PT Toba Pulp Lestari (dulu Indorayon) hingga grup raksasa seperti Royal Golden Eagle (RGE) disebut memiliki konsesi lahan yang luasnya bikin geleng-geleng kepala. Ratusan ribu hektar hutan dialihfungsikan. Kita berbicara tentang luas wilayah yang berkali-kali lipat lebih besar dari negara Singapura, yang kini berubah dari paru-paru dunia menjadi pabrik bubur kertas dan minyak goreng.

    Sebagai guru yang tertarik dengan sejarah, saya teringat bagaimana masyarakat adat di sana sudah berjuang sejak zaman Orde Baru. Ada darah dan air mata yang tumpah saat mereka mempertahankan tanah leluhur dari caplokan korporasi. Sempat ada harapan saat Presiden Gus Dur menutup Indorayon, sebuah keputusan yang sangat humanis. Namun, ironisnya, izin itu hidup kembali di era berikutnya dengan nama baru. Seolah-olah ganti baju bisa menghapus dosa masa lalu. Pola ini mengajarkan kita satu hal buruk: kekuasaan sering kali punya ingatan yang pendek terhadap penderitaan rakyatnya.

    Video ini juga menyajikan satir yang menohok lewat parodi pejabat "Negara Roblox". Tokoh fiktif "Pak Upil" merepresentasikan betapa bebalnya respons pemangku kebijakan kita. Alih-alih investigasi, narasi yang keluar sering kali menyalahkan curah hujan atau meminta rakyat untuk sekadar "sabar dan tawakkal". Ini adalah pembodohan publik yang berbahaya. Menggunakan agama sebagai tameng untuk menutupi ketidakbecusan mengurus lingkungan adalah bentuk lari dari tanggung jawab yang paling pengecut.

    Saya sering menekankan pada murid-murid saya: Tawakkal itu berserah diri setelah berusaha maksimal. Jika kita merusak rumah kita sendiri lalu atapnya rubuh menimpa kepala kita, itu bukan ujian Tuhan, itu adalah kebodohan kita sendiri. Menyalahkan Tuhan atas banjir yang disebabkan oleh deforestasi adalah sebuah kesesatan logika yang harus kita luruskan di mimbar-mimbar maupun di ruang kelas.

    Lebih menyakitkan lagi ketika melihat peta satelit. Dari atas, Sumatera mungkin masih terlihat hijau. Tapi, video ini mengajarkan kita untuk tidak tertipu. "Hijau" di peta belum tentu hutan. Itu bisa jadi hamparan sawit atau Eukaliptus yang secara ekologis "miskin". Satwa tidak bisa tinggal di sana, air tidak tersimpan di sana. Itu adalah gurun hijau; tampak subur tapi mematikan bagi keseimbangan alam.

    Kita juga melihat ironi yang luar biasa di mana pejabat publik seolah menjadi humas bagi perusahaan. Pernyataan bahwa "sawit juga pohon" untuk menjustifikasi alih fungsi hutan adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Tentu sawit adalah pohon, tapi sawit tidak memiliki fungsi hidrologis yang sama dengan pohon beringin atau meranti di hutan lindung. Menyamakan keduanya sama saja mengatakan bahwa kolam renang plastik sama fungsinya dengan danau alami.

    Tragedi di Sumatera ini mulai banjir bandang, longsor, dan desa yang hilang adalah legalisasi bencana. Kenapa disebut legalisasi? Karena perusakan itu didasari oleh izin resmi. Ada tanda tangan pejabat di atas kertas HGU (Hak Guna Usaha) yang mengubah hutan menjadi lahan industri. Bencananya mungkin alamiah (hujan), tapi pemicunya adalah administratif dan politis.

    Sebagai masyarakat sipil, kita sering merasa tidak berdaya. "Ah, lawannya raksasa, kita cuma remah rengginang," begitu pikir kita. Tapi diam bukanlah pilihan. Jurnalisme warga dan konten kreator seperti dalam video ini adalah oase di tengah gersangnya informasi yang jujur. Mereka berani menunjuk hidung siapa yang bertanggung jawab ketika media arus utama mungkin terlalu takut atau terikat kontrak iklan.

    Pendidikan lingkungan hidup di Indonesia harus diubah. Kita tidak bisa lagi hanya mengajarkan "buanglah sampah pada tempatnya" sementara di saat yang sama membiarkan hutan ribuan hektar dibabat habis. Kita harus mengajarkan literasi ekologis yang kritis. Murid-murid kita harus tahu bedanya hutan primer dan hutan industri. Mereka harus paham bahwa kertas tisu yang mereka pakai atau minyak goreng yang kita konsumsi punya jejak karbon dan jejak darah yang panjang.

    Di sisi lain, narasi "pembangunan ekonomi" selalu menjadi senjata pamungkas. Katanya demi devisa, demi lapangan kerja. Tapi mari kita hitung ulang dengan jujur: berapa triliun devisa yang didapat dibandingkan dengan triliunan kerugian negara untuk menanggulangi bencana? Belum lagi nyawa manusia yang tidak bisa dikonversi ke dalam rupiah. Apakah sepadan menukar nyawa saudara kita di Aceh dan Tapanuli demi ekspor bubur kertas ke Tiongkok?

    Saya menulis ini bukan untuk mengajak kita membenci kemajuan, tapi untuk mengajak kita berhenti menormalisasi kerusakan. Kita tidak boleh terbiasa melihat berita banjir lalu bergumam, "Oh, musim hujan." Kita harus mulai bertanya, "Hutan mana lagi yang hilang di hulu sana?" Kepekaan inilah yang mulai tumpul di masyarakat kita.

    Akhir kata, menurut saya donasi yang digalang di akhir video adalah tindakan mulia untuk pertolongan jangka pendek. Tapi, sedekah terbesar yang bisa kita berikan untuk jangka panjang adalah keberanian untuk bersuara. Menuntut pemerintah mengevaluasi ulang semua izin konsesi di daerah rawan bencana. Meminta transparansi tata ruang.

    Karena jika tidak, kita hanya akan terus-menerus menjadi bangsa yang sibuk menguras air dari perahu yang bocor, tanpa pernah berani menambal lubangnya. Sumatera sedang menangis, dan tangisannya bukan air mata, melainkan lumpur pekat yang membawa pesan: Alam sudah lelah dikhianati.

    Semoga tulisan ini menjadi pengingat bagi saya, Anda, dan kita semua. Bahwa menjaga alam bukan sekadar slogan "Go Green" di kaos oblong, tapi soal menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Mari kita doakan para korban, sembari tetap merawat nalar kritis kita.