Kritik atas Deforestasi dan Kebijakan Sawit

Update Korban Banjir Sumatera: Jeritan di Balik Statistik

Angka-angka yang masuk dari Sumatera bukan sekadar statistik, melainkan jeritan kemanusiaan yang memilukan. Berdasarkan data terbaru dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana, Abdul Muhari, korban tewas akibat banjir dan longsor telah menyentuh angka 441 jiwa. Sementara itu, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Namun, di balik angka yang terus merangkak naik ini, terjadi perdebatan sengit di ruang publik—bukan hanya tentang bagaimana mengevakuasi korban, tetapi tentang definisi tragedi ini. Apakah ini murni amukan alam, ataukah ada andil kelalaian pemerintah yang memegang kuasa regulasi?

Fenomena Alam vs. Kelalaian Mitigasi

Narasi klise yang sering didengungkan adalah bahwa ini semua akibat faktor cuaca ekstrem atau force majeure. Namun, argumen ini terasa kerdil jika dibedah dengan logika sains. Seperti yang diutarakan dalam diskursus publik belakangan ini, planet Bumi memang memiliki siklus regenerasi, bahkan jauh sebelum manusia ada. Fenomena alam seperti letusan gunung atau luapan sungai adalah cara bumi bekerja. Ia berubah menjadi "bencana" ketika ada manusia yang tinggal di sana tanpa perlindungan memadai. Menyalahkan alam adalah cara termudah untuk lari dari tanggung jawab mengelola tata ruang dan mitigasi risiko yang seharusnya berada dalam kendali negara.

Jejak Deforestasi: Gelondongan Kayu sebagai Bukti

Bukti nyata dari kegagalan pengelolaan lingkungan terlihat kasat mata dari serpihan tragedi itu sendiri: gelondongan kayu yang hanyut menerjang pemukiman. Ada upaya membingkai ini sebagai pohon tumbang alami, namun sains berbicara lain. Potongan kayu yang rapi dan masif tersebut adalah jejak tak terbantahkan dari pembalakan liar (illegal logging) atau deforestasi yang tidak terkendali. Ini bukan sekadar pohon jatuh; ini adalah bukti bahwa fungsi hutan sebagai penyangga hidrologis telah dirusak. Ironisnya, saat kita menyodorkan data ilmiah dan bukti forensik lingkungan, tembok yang kita hadapi adalah tembok kekuasaan yang bebal.

Ilmu Pengetahuan vs. Ilmu Kepentingan Penguasa

Penyebab utama dari ketulian penguasa ini adalah perbedaan mendasar dalam "ilmu" yang digunakan. Masyarakat sipil dan para ahli menggunakan ilmu pengetahuan, data, dan undang-undang sebagai basis argumen. Sebaliknya, pemerintah tampaknya hanya peduli pada "ilmu kepentingan". Keputusan krusial tidak diambil berdasarkan keselamatan rakyat atau kelestarian ekologi, melainkan profit dan agenda politik. Ketika argumen logis bertemu dengan kepentingan ekonomi, logika sering kali kalah telak. Pemerintah seolah menutup mata pada fakta sains demi memuluskan jalan bagi eksploitasi sumber daya alam.

Blunder Narasi "Sawit Adalah Pohon"

Contoh paling vulgar dari pola pikir ini adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyamakan perkebunan sawit dengan hutan alam, dengan dalih sederhana bahwa "sawit juga pohon". Pernyataan ini bukan sekadar kekeliruan botani, melainkan sebuah justifikasi politis untuk melegalkan deforestasi demi kepentingan ekonomi. Hutan alam adalah ekosistem kompleks dengan keanekaragaman hayati yang menjaga keseimbangan tanah dan air, sementara perkebunan monokultur seperti sawit tidak memiliki fungsi ekologis yang sama. Ketika kepala negara menormalisasi penggundulan hutan dengan logika dangkal demi investasi, maka bencana ekologis hanyalah soal waktu.

Sulitnya Penetapan Status Bencana Nasional

Keengganan pemerintah untuk segera menetapkan status Bencana Nasional juga mencerminkan prioritas yang menyimpang. Penetapan status tersebut akan menyedot sumber daya, aset, dan anggaran negara yang saat ini mungkin sedang diprioritaskan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) atau program unggulan lainnya. Ada kalkulasi untung-rugi di sana. Mengalihkan sumber daya untuk bencana berarti mengurangi porsi untuk proyek mercusuar yang menjadi wajah politik penguasa. Akhirnya, yang terjadi bukan sekadar bencana alam, melainkan apa yang bisa disebut sebagai "Bencana Bernama Pemerintah"—tragedi yang diperparah absennya keberpihakan negara.

Membangun Kecerdasan Kolektif Rakyat

Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Mengubah tabiat pemerintah yang sudah terlanjur "sakit" ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Solusinya adalah membangun kecerdasan kolektif. Kita harus terus "mengepung" pemerintah dengan informasi, data, dan kritik tajam di media sosial maupun ruang diskusi. Mungkin hari ini mereka tidak peduli, tetapi jika rakyat semakin pintar dan kritis, politisi terpaksa akan berpura-pura peduli. Dari kepura-puraan itu, semoga lahir kepedulian yang nyata. Ini adalah perjuangan jangka panjang agar di masa depan, ilmu pengetahuan tidak lagi bertekuk lutut di hadapan ilmu kepentingan.